IFRAME SYNC
mgid.com, 713808, DIRECT, d4c29acad76ce94f

Mahfud MD juga sempat mukanya merah, karena pemutusan Hakim ketua Usman molor 2 jam


Jakarta – posjakartaraya.com

Setelah sidang mulai sekitar jam 08.30 Wib tertunda sampai 10.30 Wib, ya sekitar 2 jam molor pemutusan, senin (23/10)

MK ketua hakim Usman masih keluarga Jokowi yang memutuskan dan para pengujung sampai gerah.

Lambatnya sidang sampai 2 jam di tunda dalam pemutusan maksimal 70 tahun dan yang sudah 2 kalu menjabat tidak boleh nyalon kembali.

“Untuk pemutusan minimal di sebutkan, bisa kerabat dan dinadti keluarga presiden bisa calon cawapres”, tuturnya Ariangsa (23) mahasiswa fakultas hukum ini.

Menurut Ariangsa, bahwa yang sesunggu minimal harus 40 tahun, itu juga sudah perna menjabat kepala Darah Bupati/walikota.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan batas maksimal usia capres 70 tahun hari ini.

MK sempat molor 40 menit membacakan putusan yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB.

“Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang terbuka untuk umum yang juga disiarkan di channel YouTube, Senin (23/10/2023).

“Kehilangan objek,” ucap Anwar Usman.

Gugatan itu diajukan tiga WNI Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, dan Rio Saputro yang dikuasakan kepada Aliansi 98.

Gugatan itu mengantongi nomor perkara 102/PUU-XXI/2023. Mereka meminta agar batas usia maksimal capres 70 tahun serta tidak pernah cedera karena terlibat pelanggaran HAM.

Sebagaimana diketahui, ada sejumlah perkara terkait uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diputuskan hari ini.

Adapun gugatan itu mengenai perkara 107/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil UU Pemilu dengan pemohon Rudy Hartono.

Rudi Hartono menggugat UU Pemilu dan berharap batas capres/cawapres berusia 70 tahun.

Menurut warga Malang itu, usia menentukan kemampuan seseorang dalam memimpin.

Gugatan juga diajukan oleh pemohon Gulfino Guevarrato. Berdasarkan catatan berita detikcom, Gulfino meminta agar orang yang telah dua kali maju capres tidak diperkenankan maju.

Mahfud MD koordinator Kementerian Hukum dan Han, sangat tidak suka keputusan saudara Usman Hakim MK tadi siang.

“Ia berharap keluarganya masih bisa ikut tarung politik”, jujurnya Mahfud MD

Henry /posjakar

Berita Terkait

Top