Kini terjadi lagi, pemerintah tak ubahnya seperti kolonial belanda, yang tuan tanahnya tetap China, kini disebut Tiongkok sama-sama tuan tanah.

Tangerang, posjakartaraya.com

Tak ubahnya pada Zaman Kolonial belanda, saat di kusai oleh Belanda dan tuan tanah dulunya tetap China, senin (27/02).

Kini terjadi lagi, pemerintah tak ubahnya seperti kolonial belanda, yang tuan tanahnya tetap China, kini disebut Tiongkok sama-sama tuan tanah.

Sebentar lagi bangkit si-pitung yang akan membelah tanah rakyat, dan yang di asut dan serakah tetap akan mati.

Jaksa tidak mampu hadirkan saksi. Karna saksi di panggil lewat polisi melalui wabsap.

Masak 1 pemilik mtanah ada surat sertifikat tiga, ini nsiapa pemerintahnya? tentu kolonial belanda zaman sekarang.

Sidang lanjutan Joko Sukamto pemilik tanah bersertifikat JPU Syahanara SH tidak mampu hadirkan saksi fakta dalam persidangan. Alasan jaksa saksi sudah tidak ada di alamat tersebut.

Menurut keluarga Terdakwa Joko Sukamto yang selalu hadir dalam persidangan mengatakan. Saksi sampai saat ini masih ada di sana. Minggu kemaren saya masih bertemu dia RED (saksi)

Jaksa sudah tidak ada tikad baik,” sengaja menyembunyikan saksi,” diduga saksi di bayar seseorang di suruh pergi sekolah olah tidak ada di tempat.

Karna dalam perkara ini tanah sudah di kuasai pengembang besar yang sedang membangun perumahan elit di wilayah Tangerang Utara.

Catatan media matapost.com orang orang yang jadi korban pengembang Jimy Lie tanahnya 7 hektar di incar pengembang tidak mau jual.

Akirnya di kriminalisasi masuk bui di tuntut jaksa Syahanara SH selam 4 tahun di Vonis bebas oleh hakim pengadilan negeri Tangerang.

Selain Jimy Lie juga Anton Wijaya Salim bersama istrinya bhong khim dan 4 karyawan restoran PT padi padi juga di seret jaksa Syahanara dan jaksa Eva kasus portal.

Jaksa penjarakan para terdakwa dan di alihkan tahana. Kota oleh mjelis Hakim Tongam. Ke 6 terdakwa di tuntut hanya 5 bulan.

Selain Jimy Lie, Anton Salim Wijaya juga anak nenek Nio di tuduh jaksa mempergunakan surat palsu untuk menjual tanah keponakanya seluas 12 hektar.

Majelis hakim pun menghukum nenek Nio dengan Putusan bebas.

Membabi buta kasus tanah Pantura orang yang tidak bersalah di penjarakan oleh jaksa makin banyak,” pantauan dalam persidangan kejaksaan Negeri Kota Tangerang

Terlihat membela pengusaha besar yang akan menguasai tanah milik perorangan di wilayah Pantura.

Bukan lagi murni menangani kasus dengan jujur seperti sumpahnya ketika baru di angkat jadi jaksa.

Tomson Situmeang SH kuasa hukum terdakwa Joko Sukamto si hadapan awak media mengatakan.

Kami kecewa dengan sikap hakim dalam menangani perkara ini, kenapa? Saksi dari dulu sudah beberapa kali dipanggil tapi gapernah hadir.

Tiba-tiba tadi ada surat keterangan dari lurah mengatakan dia sudah tidak berdomisili disana padahal faktanya saban hari saksi masih disana.

Makanya tadi kami tanyakan apakah saksi sudah dipanggil secara sah? Jaksa mengatakan tidak ada karena saksi dipanggil melalui Whatsapp.

Memang beberapa saksi sebelumnya begitu hanya dipanggil melalui Whatsapp oleh penyidik. Kalo saksi yang dipanggil bertanya “kok bapak yang manggil saya? Kok begini?

Oh Tanya saja jaksanya., hanya begitu jawaban polisinya yang me yampaikan Wapsab jaksa penuntut umum.

Jadi itu hal yang kita pertanyakan dan kita sayangkan, karena saksi tersebut sangat penting tapi seolah-olah tidak dapat dihadirkan. Ada apa? Ujar Tomson Situmeang SH.

Apa yang disembunyikan oleh jaksa penuntut umum,” Karena saksi ini akan membuktikan fakta dalam persidangan.

Saksi ini akan menentukan nasip Joko Sukamto sebagai pemilik tanah yang sah Karna sudah bersertifikat produk BPN Kabupaten Tangerang tahun 2009.

kebohongan-kebohongan dari pelapor, saudara Idris, tetapi tidak bisa dihadirkan sampai saat ini. Kemudian tiba-tiba katanya tidak berdomisili disana.

Dari lahir sampai sekarang, sesuai BAP polisi dan sesuai ktpnya itu berdomisili disana, begitu dipanggil menghilang, atau dihilangkan, atau tidak ada orangnya atau memang sengaja disuruh tidak datang,

Kita tidak tahu karena panggilan tersebut belum sah dilakukan sesuai hukum acara pidana.

Dan nyatanya hakim sepertinya sudah menerima. Kalau kita tidak keberatan, itu surat panggilan tidak sah.

Yang berikutnya Bahwa saksi ini kan menjelaskan masalah surat pernyataan. Surat pernyataan itu dipalsukan.

Padahal surat pernyataan itu dibuat para saksi yang menyatakan itu tahun 2009 dan sudah jelas di bantah oleh Lurah dalam persidangan kalau nama Idris tidak ada dalam riwayat buku tanah di Desa.

Surat yang ditandatangani oleh kepala desa saat itu H. Dames tahun 2009 kemudian fotokopy nya dilegalisir pada tahun 2015 untuk digunakan kembali fotokopy yang di legalisir.

Legalisirnya tentu oleh kepala desa atau lurah saat itu yaitu Subur Johari,

Disinilah rekayasa di mulai,” dikatakan bahwa surat pernyataan ini seolah-olah dibuat tahun 2009 tapi ditandatangani oleh Lurah tahun 2012.

Dihilangkan nama kepala desa yang menjabat tahun 2009 yaitu Lurah Dames. Jadi seolah-olah palsu, padahal nyatanya tidak.

Dakwaan jaksa itu hanya masalah surat pernyataan yang dibuat tahun 2009 dan ditandatangani oleh Lurah Subur Johari yang menjabat sebagai Lurah tahun 2012-2016.

Itulah dakwaannya, Itulah keterangannya. Padahal pada kenyataanya itu ditandatangani kepala desa tahun 2009 kemudian di legalisir tahun 2015 dimana saat itu kepal Desanya sudah Subur Johari.

Dalam surat pernyataan masih ada terlihat jelas setempel Kepala Desa Dames dan tanda tangan Dames sebelah kanan.

Sebelah kiri ada setempel dan tanda tangan kepala Desa Subur Johari ujar Tomson Situmeang SH.

arfaiz / posjakar