KEMENDAGRI DORONG PERCEPATAN VAKSIN POLIO,TBC DAN PENURUNAN STANTING DI 6 PROVINSI PAPUA

Kota Sorong-posjakartaraya.com

Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, melakukan kunjungan lapangan dan hadir pada rapat koordinasi terkait percepatan peningkatan cakupan vaksin polio, penanggulangan tuberkulosis (TB), dan stunting di enam provinsi wilayah Papua, Senin (30/9/2024) di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Rapat koordinasi yang berlangsung secara hybrid ini dipimpin oleh Menko Bidang PMK dan dihadiri oleh lintas sektor kementerian/lembaga, meliputi Kemenko Bidang PMK, Dirjen P2P Kemenkes beserta jajaran, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres, Sestama BKKBN dan Direktur KGM Bappenas serta Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Papua.

Dalam rapat ini, Restuardy Daud menekankan pentingnya memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai dan berkelanjutan, termasuk pembiayaan, tenaga kesehatan, vaksin, dan logistik, untuk mendukung percepatan vaksin polio secara efektif dan efisien.

“Untuk daerah yang tidak berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB), langkah pencegahan dapat dianggarkan dalam APBD dengan melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada),” ungkap Restuardy.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar sektor dalam upaya penanggulangan TBC dan perlunya advokasi kepada tokoh agama, organisasi profesi, dan satuan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi dan penanggulangan TBC.

“Upaya penanggulangan TBC diharapkan dilakukan secara tematik dengan melibatkan berbagai sektor untuk mempercepat pencapaian target, termasuk penemuan kasus dan inisiasi pengobatan,” tambahnya.

Selanjutnya terkait dengan progres pelaksanaan aksi konvergensi diharapkan dapat mencapai 100%, terutama di Kabupaten Intan Jaya, Manokwari, dan Manokwari Selatan. Untuk Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan diharapkan melaksanakan Penilaian Kinerja tahun 2024 selambat-lambatnya pada bulan Oktober 2024.

Melalui rapat koordinasi ini, Kemendagri berharap bahwa semua pihak berkomitmen untuk meningkatkan cakupan vaksin polio, mempercepat penanggulangan tuberkulosis, dan menurunkan stunting di 6 Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah Papua.

Pemerintah berharap keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kebijakan dari pemerintah pusat, tetapi juga pada peran aktif dari pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal.(Husnie/red-posjr)