Wakil MPRRI Syarif Hasan, jika presiden dua kali, kasih kesempatan orang lain ingin menjadi presiden.

Jakarta – posjakartaraya.com

MPRRI Syarif Hasan mengatakan bahwa untuk pemilihan dan ikut kembali mencalokan menjadi Wakil Presiden, karena ia sudah menjabat menjadi presiden, tidak sah.

Karena Undang-undang sudah mengatur tentang itu.

“Kecuali ia menjabat presiden satu kali, keduannya mencalonkan menjadi wakil, itu kemungkinan bisa”, katanya Syarif.

Menurut beliau, bahwa merubah sistim undang-undang sangat sulit, apa lagi ada maunya, ini rakyat menunggu calon-calon presiden yang baru.

Kasihlah kesempatan orang lain menjadi Presiden, biar ada kesempatan buat generasi yang lain.

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 31 Januari 2023 yang menegaskan presiden yang sudah menjabat dua periode tidak bisa menjadi calon wakil presiden (cawapres).

MPR juga akan mengawal putusan MK tersebut.

“Sebenarnya (Pasal 7) konstitusi UUD NRI 1945 sudah mengatur tentang masa jabatan presiden bahwa masa jabatan presiden lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan,” kata Syarief Hasan di Surabaya, Senin (6/2/2023).

Menurut Syarief, MK telah menegakan konstitusi dengan mengeluarkan amar putusan terhadap permohonan Partai Berkarya yang menginginkan presiden dua periode boleh maju menjadi calon wakil presiden.

“Memang sudah seharusnya konstitusi ditegakkan,” ujarnya dikutip kompas.com

Dengan putusan MK ini, kata politikus senior Partai Demokrat ini, masa jabatan presiden hanya sampai lima tahun atau hanya sampai 2024.

“MPR akan mengawal putusan MK ini. Kita harus menegakan konstitusi,” tuturnya.

Dia menjelaskan, perubahan masa jabatan presiden hanya bisa dilakukan melalui amendemen UUD,

“Sedangkan lembaga yang bisa melakukan amendemen dan menetapkan UUD hanya MPR”, katanya.

Dalam beberapa kesempatan pimpinan MPR menegaskan tidak ada rencana amendemen UUD pada periode ini.

henri / posjakar