Pembangunan Kantor Pol,PP Kecmatan Teluknaga tidak pakai papan proyek

Teluknaga, posjakartaraya.com

Diduga Kantor Penambahan ruangan Kantor Kecmatan Teluknaga tidak tidak di pasang papan nama, dan dikabarkan bahwa proyek tersebut di bangun dengan anggran pendapatan belaja daerah (APBD) Kab. Tangerang, Banten. jumat (08/04)

Untuk menghilangkan pertanyaan waertawan dan LSM, tidak usah pakai papan proyek bangunan, ini kemungkinan di bangun dengan uang gaji camat, sehingga tidak pakai papan proyek dan RAB, ini ini jelas menghilangkan.

Tidak tertutup kemungkinan, bahwa proyek yang di bangun ndengan anggaran APBD Kab. Tangerang, pasti ada petunjuk dan prosedur yang harus di pakai.

Apakah mantang-mantang, camat baru, sehingga konyol di pakai?, setiap pekerjaan yang di anggarkan oleh APBD harus mempunyai RAB, ini tidak di pakai papan pengumuman, atau saat pekerjaan di mulai di pasang, tetapi di copot kembali.

Lagi-lagi proyek dilingkungan Kecamatan Teluknaga abaikan papan proyek yang mana jelas tertuang UU KIP No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik juga Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Pantaun dilokasi pada Sabtu (2/4/2022).kemaren

Menurut Y dari pekerja mengatakan disinggung papan informasi KIP para pekerja saya tidak tahu langsung ke pihak kecamatan saja.dikutip liputan86.com

“Saya mah hanya pekerja, ini mah nggak ada mandornya, langsung dari pimpinan ya saya kerjain aja. Masalah papan proyek dan lain lain tidak tau menau”, ujar pekerja ini sial Y, Sabtu (2/4/2022).kemaren dilokasih proyek persis di samping kantor kecamatan teluk naga.

Masih dihari yang sama awak media mencoba konfirmasi ke pihak camat teluk naga Zam zam Manohara melalui pesan WhatsApp tak di jawab prihal judul, Anggaran,punya siapa,dan lain sebagainya sebagai mana yang sudah di atur di UU.

Belum diketahui kekuatan kontruksi bangunan yang di bangun berdaya tahan sampai berapa tahun, tak adanya transparansi berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemangku kebijakan daerah,

“Setiap pembangunan baik itu memakai anggaran Pemkab tangerang, setidaknya pakai papan pengiumuman bahwa proyel yang di bangun memakai anggaran APBD”, katanya Asep ktivis Tangerang Utara

Menurut Asep, Tentu sebagai pejabat publik yang dibayar gajinya baik melalui APBN atau BPBD wajib harus di kontrol oleh rakyat dan harus menerima semua kritikan masyarakat,

“Kritikan yang sifatnya membangun, kedepan masyarakat beharap adanya transparansi dari pejabat daerah sehingga birokrasi daerah dapat berjalan bersama-sama beriringan dengan masyarakat”, ujarnya.

henry/posjr